MENDAPATKAN PERIJINAN DI PTSP SANGAT MUDAH DAN SINGKAT

Untuk meningkatkan pelayanan publik terutama di bidang perijinan maupun non perijinan, pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan menyelenggarakan dan menerapkan sistem pelayanan publik yang saat ini dikenal dengan sebutan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tak lain untuk mendongkrak dan menciptakan iklim investasi/usaha yang kondusif serta memberikan payung hukum bagi masyarakat umum dan para pelaku usaha.

Makna Penyelenggaraan PTSP,penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang proses pengelolaannya dari mulai tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan

KOMISI C DPRD SUMBA TIMUR AKAN MEMBAWA KASUS PT. FR KE TINGKAT PARIPURNA

Waingapu: Komisi C DPRD Sumba Timur secara terang-terangan menolak aktifitas pertambangan PT. Fathi Resources (PT.FR) dan mendukung upaya warga Desa Wahang dan Para Aktivis Lingkungan/Penolak Pertambangan yang berjuang menolak kehadiran PT.FR di Desa Wahang. Statemen ini dilontarkan secara terbuka oleh Ali Oemar Fadaq, Ketua Komisi C DPRD Sumba Timur dalam rapat dengar pendapat di ruang sidang Komisi C, Senin (28/01), menghadirkan Kapolres Sumba Timur  AKBP I Made Darmadi Giri,

AKADEMI KOMUNITAS, PELUANG BARU PENDIDIKAN TINGGI BERKWALITAS DAN MURAH

Waingapu: Akademi Komunitas (AK) Sandlewood Sumba Timur sebagaimana AK lainnya di seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah 47, hadir memberikan peluang baru bagi masyarakat Sumba Timur dan Pulau Sumba pada umumnya. Hadirnya di tengah masyarakat merupakan pilihan yang tepat untuk mendapatkan pendidikan perguruan tinggi yang baik dan murah karena memiliki stadarisasi yang tak perlu diragukan lagi kwalitasnya, salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ( Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam upaya untuk mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, yakni mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D-I dan D-2) yang berorientasi pada lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan industri serta memperluas akses pendidikan tinggi di daerah dan meningkatkan / mengembangkan potensi daerah.

PINTU MASUK KOTA WAINGAPU DIPENUHI ANAKAN POHON CENDANA

Waingapu: Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora memberikan apresiasi positif penanaman 1500 anakan cendana, MOU antara Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Bandara Umbu Mehang Kunda (UMK) Waingapu. Ini diungkapkannya dalam acara pencanangan penanaman anakan cendana pada lahan kosong Bandara UMK (20/12)

Gidion juga memberikan apresiasi terhadap rencana Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Timur

PANITIA PEMEKARAN WILAYAH HANYA AKAN MENCIPTAKAN PAHLAWAN PEMEKARAN

Waingapu: Beberapa waktu lalu Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Kabupaten Sumba Timur Bagian Timur dan Selatan, disebut dengan “Pullu Pamba Bata Duangu” digelar lagi, kali ini di rumah salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kabaru, Kecamatan Rindi. Kabar terakhir didapat dari sumber yang terpercaya dari wilayah selatan. Sumber ini mengatakan, para tokoh dan masyarakat wilayah selatan tidak lagi mau bergabung dengan wilayah timur dalam usaha pemekaran meskipun turut serta dalam pertemuan di Desa Kabaru, alasannya belum dapat ia kemukakan karena belum ada perundingan yang mendalam dengan para tetua di wilayah selatan namun dipastikan aspirasi untuk mekar sendiri sudah bulat untuk tidak bergabung dengan wilayah timur. Kabar terbaru, telah dilakukan pertemuan tokoh masyarakat wilayah selatan, bertempat di rumah Umbu Yadar, Kampung Baru, Waingapu, Jumat (18/01), sejauh ini belum dipastikan hasil pertemuan, Umbu Yadar belum berhasil ditemui hingga berita ini diturunkan

Dominggus Bandi, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumba Timur mewakili Bupati Sumba Timur telah

Sumba Timur Bagian Selatan Lebih Masuk Akal Untuk Dimekarkan.

Kabar pasti, Sumba Timur bagian Selatan ingin mekar dari kabupaten induknya, Sumba Timur, masyarakat di sana kabarnya  telah menyatukan niat untuk mekar dan dimekarkan, adalah meliputi 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Tabundung, Pinu Pahar,Karera, Ngadu Ngala, Paberiwai, Matawai La Pawu dan Kecamatan Mahu, tidak lagi mau bergabung dengan wilayah timur untuk memekarkan diri.

Jelas ini menimbulkan keresahan bagi sekelompok warga Sumba Timur yang menamakan diri Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Kabupaten Sumba Timur Bagian Timur dan Selatan, atau menyebut diri dengan “Pullu Pamba Bata Duangu”, sebab ketujuh kecamatan tersebut sebelumnya telah tergabung dalam kelompok ini, tapi nyatanya niat tersebut diurungkan dengan alasan yang belum dapat dipastikan. Ini menimbulkan kekecewaan bagi Panitia Pemekaran Wilayah Timur. Kekuatan politik besar yang diharapkan muncul dari wilayah selatan untuk mendukung telah putus-patah bahkan sebelum perjuangan dimulai.

SEGERA DIBUKA, AKADEMI KOMUNITAS SANDLEWOOD SUMBA TIMUR

Sebuah Perguruan Tinggi Yang Mengutamakan Keterampilan Berbasis Kompetensi

Waingapu: Pem Kab Sumba Timur bekerjasama dengan Politeknik Pertanian (Politani) Negeri Kupang pada triwulan pertama tahun 2013 akan segera membuka sebuah perguruan tinggi negeri yang terfokus pada pendidikan terapan berjenjang D-2 (diploma-2) yakni Akademi Komunitas Sandlewood Sumba Timur.

Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi (pendidikan yang mengutamakan keterampilan berbasis kompetensi) setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Hal ini disampaikan Obed Hilungara,SH,M.Si; Kepala Dinas PPO Sumba Timur kepada wartawan di sela kegiatan Loka Karya Penyusunan Dokumen Rancangan Statuta Dalam Rangka Persiapan Pendirian Prodi Di Luar Domisili Akademi Komunitas Sandlewood Sumba Timur (AK Sandlewood Sumba Timur).

 “AK Sandlewood Sumba Timur nantinya akan membuka dua program studi terapan bidang peternakan yakni kesehatan hewan dan produksi ternak sesuai dengan kebutuhan daerah kita saat ini atau local wisdom, untuk meningkatkan kemampuan lulusan SLTA dan human capital Sumba Timur agar bisa mandiri, juga memungkinkan lulusannya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi baik di universitas maupun politeknik”, kata Obed Hilungara, yang juga membuka resmi kegiatan tersebut, berlangsung selama dua hari (28-29/12).

AKSI JEMPUT BOLA INVESTASI DAN INTERVENSI PEMKAB TERHADAP GEJALA KONFLIK PERLU DIPERTAJAM

Waingapu: Minimnya investasi pihak luar di Sumba Timur kerap kali dibicarakan dan mendapat sorotan dari banyak pihak. Tentu saja ini mejadi PR yang harus mendapatkan perhatian dan langkah serius dari Pemkab Sumba Timur untuk mendongkrak PAD yang selama ini sebagian besar mengandalkan dari sektor pajak proyek pembangunan, sedangkan untuk sektor lainnya sangat minim, hasil Musrenbangkab tahun 2012 total PAD Sumba Timur adalah pada kisaran 5% dari total APBD, sedangkan 95% lainnya mengandalkan dari bantuan pemerintah pusat. Dari tahun ke tahun kondisi stagnan ini tidak berubah, memang patut diakui ada usaha Pemkab untuk mendorong perolehan PAD meskipun hal ini tidak serta merta bisa meningkat tajam, perlu aksi konkrit dan sedikit keberanian untuk jemput bola terutama mencari cara yang cerdas agar kondisi ini berubah lebih signifikan, misalnya dengan mendatangkan investor yang mampu mengelola sumber daya yang ada di Sumba Timur dengan tujuan dapat memberikan pendapatan bagi Pemkab.

Perhatian serius ini disampaikan oleh Pau Djara Liwe, SH, salah seorang ahli hukum yang tak asing lagi di Sumba Timur, juga dikenal sebagai Notaris, di ruang kerjanya Ruko jalan Ahmad Yani Waingapu, Senin (06/01), ia menginginkan agar PAD Sumba Timur segera dapat ditingkatkan agar masyarakat Sumba Timur dapat mencapai sejahtera.

Tajuk Rencana

LAPANGAN RIHI ETI PRAILIU DITUTUP WARGA, 

PEM KAB SUMBA TIMUR TERPAKU

 

Waingapu: Fasilitas publik, Lapangan Rihi Eti Prailiu kesehariannya dijadikan tempat untuk berolah raga dan pacuan kuda bagi warga Waingapu bahkan Sumba Timur, beberapa waktu lalu telah ditutup paksa oleh sekelompok warga kampung Raja Prailiu yang mengatas namakan “pemilik atau ahli warisnya”. Terjadi demikian dipicu adanya usaha inventarisasi tanah milik Pemda sebelumnya oleh Pem Kab Sumba Timur dengan cara memasang/menanam papan nama kepemilikan atas lahan seluas lebih kurang 90.000 m2 tersebut.