AKSI JEMPUT BOLA INVESTASI DAN INTERVENSI PEMKAB TERHADAP GEJALA KONFLIK PERLU DIPERTAJAM

Waingapu: Minimnya investasi pihak luar di Sumba Timur kerap kali dibicarakan dan mendapat sorotan dari banyak pihak. Tentu saja ini mejadi PR yang harus mendapatkan perhatian dan langkah serius dari Pemkab Sumba Timur untuk mendongkrak PAD yang selama ini sebagian besar mengandalkan dari sektor pajak proyek pembangunan, sedangkan untuk sektor lainnya sangat minim, hasil Musrenbangkab tahun 2012 total PAD Sumba Timur adalah pada kisaran 5% dari total APBD, sedangkan 95% lainnya mengandalkan dari bantuan pemerintah pusat. Dari tahun ke tahun kondisi stagnan ini tidak berubah, memang patut diakui ada usaha Pemkab untuk mendorong perolehan PAD meskipun hal ini tidak serta merta bisa meningkat tajam, perlu aksi konkrit dan sedikit keberanian untuk jemput bola terutama mencari cara yang cerdas agar kondisi ini berubah lebih signifikan, misalnya dengan mendatangkan investor yang mampu mengelola sumber daya yang ada di Sumba Timur dengan tujuan dapat memberikan pendapatan bagi Pemkab.

Perhatian serius ini disampaikan oleh Pau Djara Liwe, SH, salah seorang ahli hukum yang tak asing lagi di Sumba Timur, juga dikenal sebagai Notaris, di ruang kerjanya Ruko jalan Ahmad Yani Waingapu, Senin (06/01), ia menginginkan agar PAD Sumba Timur segera dapat ditingkatkan agar masyarakat Sumba Timur dapat mencapai sejahtera.

Menurutnya, investasi dari para investor saat ini sangat diperlukan untuk menggerakkan perekonomian Sumba Timur. Selama ini yang terjadi adalah dari mulai nenek moyang, para petani dan peternak sebagai tulang punggung perekonomian hanya mengandalkan sistem kerja tradisional saja, karena tidak ada sentuhan teknologi tepat guna juga permodalan yang besar. Tanpa itu, segala upaya akan sia-sia, modal besar dan teknologi tepat guna hanya bisa diperoleh dari para investor.

“Siapa yang mampu  membawa teknologi ke sini, yang mampu mengelola teknologi, ya investor. Investor tidak akan mau jika IP-nya tidak produktif, siapa yang harus menciptakan iklim kondusif, ya pemerintah dong”, ujar lulusan S2 Kenotariatan Universitas Airlangga ini.

Ketika masyarakat Sumba Timur, kata dia, ingin menciptakan teknologi tepat guna dan mendapatkan permodalan maka itu memerlukan investasi dari pihak luar, tidak cukup modal perbankan ataupun bantuan permodalan pemerintah. Kebanyakan modal masyarakat sangat kecil untuk dapat mengelola usaha di bidang mereka masing-masing.

Ditanya tentang penyebabnya, Pau Djara Liwe menduga akibat kurangnya promosi kepada pihak luar dan yang paling krusial pemerintah belum mampu menciptakan iklim kondusif agar investor mau dan betah berinvestasi di Sumba Timur, secara kasat mata ada kecenderungan seperti itu.

“ Iklim kondusif ini artinya bagaimana caranya kita menjemput bola melalui promosi dan loby-loby terhadap pengusaha-pengusaha kaya dan investor, ini harus dilakukan. Bukan berarti kita melacurkan diri tetapi dengan jalan bagaimana kita dapat memaparkan data-data yang akurat tentang potensi yang kita miliki. Tanpa itu, tentu tidak bisa terwujud. Bappeda patut memiliki data-data tersebut, kira-kira punya nggak data yang akurat tentang areal tanah yang boleh dikelola disini, ketika investor akan berinvestasi semua data sudah harus siap dan jelas. Ini yang paling penting, saya menduga kita belum punya data tentang itu”, kata dia.

Setiap ada gejala konflik di daerah, tambah dia, intervensi pemerintah harus dilakukan. Karena fungsi pemerintah adalah mediator sekaligus regulator. Salah satu barometer kemajuan suatu daerah adalah berapa banyak investor yang masuk dan berhasil mengelola suatu daerah menjadi daerah produktif, ungkapnya. 

PAD SUMBA TIMUR MENINGKAT SECARA KWANTITAS, BERBAGAI PELUANG DAN POTENSI TELAH DITAWARKAN KEPADA INVESTOR

Menanggapi kritikan Pau Djara Liwe, SH tersebut pada tabloid ini, Plt. Sekda Kabupaten Sumba Timur, Bargam Ngg. Landumeha, SH, M.Si, Senin (07/01) di ruang kerjanya menampik pendapat Pau Djara Liwe. Bargam juga disebut-sebut sebagai calon kuat Sekda Definitif yang akan dilantik awal tahun ini, menurutnya PAD Sumba Timur makin tahun makin meningkat dari sisi kwantitas, tahun 2012 PAD Sumba Timur Rp. 30 milyar lebih, dari DAU Rp. 600 milyar lebih, data lengkap ada pada DPPKAD, katanya (jika diprosentasekan, PAD pada kisaran 5% dari total APBD; red.).

Pemkab juga tetap memediasi jika ada gejala konflik antara masyarakat dengan investor, kata Bargam, dilakukan dengan berbagai pendekatan, gejala konflik hanya pada PT. NTT Maize di Kaliuda dan PT. Fathi Resources pengelola eksplorasi pertambangan di Sumba Timur, sedangkan yang lainnya tetap berproses dan menjalankan aktifitasnya, ada di bidang pertanian, peternakan, dan seterusnya. Tetapi bahwa penyelesaian sengketa atau konflik itu masih berproses itu sesuatu yang tidak bisa kita bantah, ujarnya.

Dilanjutkan Bargam, ada sekian banyak investor yang Pemkab berikan ijin lokasi dan pengelolaan lahan, beberapa di antaranya sudah berproses tetapi diakuinya ada sebagian lagi yang sudah mendapatkan ijin tetapi tidak beraktifitas, alasannya apa, belum diketahui secara jelas. Tetapi Pemkab dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terhadap semua aktifitas para investor untuk diambil langkah yang tepat/sangsi tegas bagi investor yang tidak melakukan aktifitas setelah mengantongi ijin lokasi dan pengelolaan lahan.

Data pada BPMPP Kabupaten Sumba Timur, Selasa (08/01) ketika wartawan mengkopi menyebutkan sekitar 18 investor yang sudah mengantongi ijin lokasi dan pengelolaan lahan di bumi Marapu, tetapi hanya beberapa di antaranya yang melakukan aktifitas, sebagian lainnya menghilang ditiup angin setelah mengantongi ijin lokasi dan pengelolaan lahan, belum jelas benar mengapa demikian, namun demikian beberapa investor sudah melakukan aktifitas, di antaranya PT. Fathi Resources, PT. Bakrie Power, PT. NTT Maize, PT. Ade Agro Industri, PT. Sinar Fajar Agro Lestari, dan PT. Biofarm, sebagian investor lainnya sedang berproses untuk mendapatkan perijinan maupun melakukan survey.

Bargam melanjutkan, Pemkab Sumba Timur tidak menutup diri terhadap masuknya investor, berbagai peluang dan potensi yang ada telah ditawarkan, sampai saat ini banyak permintaan ijin lokasi tetapi Pemkab masih selektif untuk mengabulkannya karena beberapa pertimbangan.  Dari pengalaman yang ada, Pemkab akan melakukan evaluasi juga terhadap para calon investor, jangan sampai setelah mengantongi ijin lokasi malah menghilang, nanti kita lihat, ujarnya.

Ditanya cara Pemkab melakukan promosi agar investor mau berinvestasi di Sumba Timur, Plt. Sekda ini menjawab, caranya, investor yang datang untuk menawarkan program dan kegiatannya, kami tindak lanjuti dengan memberikan data-data dan potensi yang tersedia serta menunjukkannya secara langsung ke lokasi.